Our Blog

Konsep Pokok dalam Ilmu Politik

Konsep Pokok dalam Ilmu Politik

Konsep Pokok dalam Ilmu Politik

  1. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya3. Sarjana yang menjadikan negara sebagai fokus kegiatannya memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga kenegaraan dan fungsi-fungsinya. Karena definisi ini bersifat sempit dan terbatas pengertiannya, maka definisi ini dinamakan pendekatan institusional (institutional approach). Seperti yang dikatakan oleh Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics : “Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain”.

  1. Kekuasaan

 Professor Miriam Budiardjo mengatakan “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku”. Sarjana yang melihat kekuasaan sebagai fokus dari ilmu politik beranggapan politik adalah kegiatan yang berpusat pada masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, di mana yang menjadi tujuan dari kekuasaan ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini banyak terpengaruh oleh sosiologi, dan lebih dinamis daripada pendekatan institusionil. W.A. Robson dalam The University Teaching of Social Sciences mengatakan “Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”.

  1. Pengambilan keputusan

 Professor Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik mengatakan “keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa pilihan alternatif”. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai suatu keputusan itu tercapai, dengan proses pengambilan yang dilakukan secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Aspek pengambilan keputusan ini juga banyak menyangkut soal pembagian (distribution), yang oleh Harold Laswell dirumuskan sebagai : “who gets what, when, how”. Joyce Mitchell dalam Political Analysis and Public Policy : An Introduction to Political Science mengatakan, “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya”. Keputusan yang dimaksud di sini adalah keputusan yang menyangkut sektor publik (public sector), mengenai tindakan-tindakan umum atau nilai-nilai (public goods) yang akan diambil. Deutsch dan kawan-kawan menganggap negara adalah kapal, dan pemerintah adalah nahkodanya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip cybernetica, yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian.

  1. Kebijaksanaan umum (public policy, beleid)

“Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalah usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu,” seperti dikutip dalam Dasar-dasar Ilmu Politik, karangan Professor Miriam Budiardjo. Sarjana-sarjana yang bepusat pada kebijaksanaan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai suatu tujuan bersama, yang harus dicapai melalui usaha bersama. Untuk itulah, keberadaan kebijaksanaan diperlukan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum (policy) menurut Hoogerwerf dalam bukunya yang berjudul Politicologie : Begrippen en Problemen adalah “membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan”.

  1. Pembagian (distribution)

 “Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat,” hal ini dikatakan oleh Professor Miriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik. Sarjana yang menekankan pada pembagian alokasi beranggapan bahwa politik adalah mengenai pembagian dan pengalokasian dana, yang terkadang tidak merata pembagiannya. Dalam ilmu sosial, nilai (value) diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, serta sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai dapat dikatakan bersifat abstrak, namun juga dapat bersifat konkrit. Harold Laswell dalam bukunya yang berjudul Who Gets What, When, and How mengatakan “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. Sedangkan David Easton dalam A System Analysis of Political Life mengatakan : “Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”.


Sumber:

https://www.dosenpendidikan.co.id/